Daerah

Mantan Inspektur Banda Aceh Resmi Diberhentikan sebagai ASN

Mantan Inspektur Banda Aceh
Mantan Inspektur Banda Aceh

Pemerintah Kota Banda Aceh resmi memberhentikan tidak dengan hormat mantan Kepala Inspektorat berinisial FD dari status aparatur sipil negara (ASN). Keputusan tersebut ditetapkan Wali Kota Illiza Sa’aduddin Djamal pada 23 Oktober 2026 setelah pemeriksaan internal menyatakan FD melakukan pelanggaran disiplin berat dan kode etik ASN.

Keputusan pemberhentian tersebut menjadi perhatian masyarakat Banda Aceh karena FD sebelumnya pernah menduduki jabatan strategis dalam pemerintahan daerah. Pemerintah kota menegaskan bahwa jabatan maupun kedudukan seseorang tidak menghapus kewajiban mematuhi aturan kepegawaian.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Banda Aceh, Emila Sovayana, menyampaikan penjelasan mengenai keputusan tersebut dalam konferensi pers pada Jumat, 13 November 2026.

Emila menjelaskan bahwa Pemko Banda Aceh membentuk tim pemeriksa untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran disiplin dan kode etik yang melibatkan FD. Tim tersebut kemudian melakukan pemeriksaan dan menyimpulkan bahwa pelanggaran yang bersangkutan memenuhi unsur untuk dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).

Kronologi Pemberhentian Mantan Inspektur Banda Aceh

Proses pemberhentian FD tidak berlangsung secara langsung setelah munculnya persoalan yang melibatkan mantan pejabat tersebut. Pemerintah kota terlebih dahulu menjalankan mekanisme pemeriksaan kepegawaian sebelum menetapkan sanksi administratif.

Dalam keterangannya, Emila menyebut pembentukan tim pemeriksa mengacu pada kewenangan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

Hasil pemeriksaan internal menjadi dasar pemerintah kota untuk menentukan jenis sanksi terhadap FD. Pemko kemudian menyampaikan laporan dan meminta pertimbangan teknis kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN).

BKN memberikan rekomendasi pemberhentian tidak dengan hormat terhadap FD pada 4 Oktober 2026. Rekomendasi tersebut menjadi bagian dari proses administrasi sebelum wali kota menerbitkan keputusan pemberhentian.

Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal selanjutnya menerbitkan Keputusan Wali Kota Nomor 800.1.6.4/1558/2026 pada 23 Oktober 2026.

Melalui keputusan tersebut, FD resmi diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh.

Emila menegaskan bahwa keputusan itu merupakan tindak lanjut pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran disiplin dan kode etik ASN.

"Keputusan tersebut merupakan tindak lanjut dari proses pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran disiplin dan kode etik ASN yang melibatkan FD," kata Emila sebagaimana diberitakan ANTARA pada 13 November 2026.

Proses Disiplin ASN Berjalan Terpisah dari Perkara Jinayat

Persoalan yang melibatkan mantan Inspektur Banda Aceh tersebut juga berkaitan dengan penanganan dugaan pelanggaran syariat Islam. FD sebelumnya diamankan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP dan WH) Kota Banda Aceh bersama seorang pria berinisial AM.

Peristiwa tersebut terjadi pada 12 Agustus 2026 di lingkungan Kantor Inspektorat Kota Banda Aceh. Aparat kemudian melakukan penanganan terhadap dugaan jarimah liwath berdasarkan ketentuan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Namun, proses penanganan perkara tersebut menghadapi persoalan terkait pemenuhan unsur pidana. Kepala Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh, M. Rizal, menjelaskan bahwa penyidik telah melakukan penanganan bersama aparat tingkat provinsi.

Berdasarkan penjelasan yang disampaikan kepada ANTARA, petunjuk peneliti berkas perkara menyatakan unsur tindak pidana dalam Pasal 63 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 belum terpenuhi.

Kondisi tersebut menjadi perhatian karena proses penegakan disiplin kepegawaian tetap berjalan meskipun penanganan perkara Jinayat menghadapi kendala pemenuhan unsur hukum.

Detik dalam pemberitaannya pada 13 November 2026 juga melaporkan bahwa FD dan AM telah keluar dari tahanan sejak 31 Oktober 2026. Keduanya keluar karena masa penahanan sesuai ketentuan telah berakhir.

Dengan demikian, keluarnya FD dari tahanan tidak dapat disamakan dengan pembatalan keputusan pemberhentian sebagai ASN. Kedua persoalan tersebut memiliki dasar dan mekanisme penanganan yang berbeda.

Akademisi USK Menjelaskan Kedudukan Keputusan PTDH

Perbedaan antara sanksi administratif dan penanganan perkara Jinayat turut mendapat perhatian kalangan akademisi. Akademisi hukum Universitas Syiah Kuala, Dr. (Can) Kurniawan S., S.H., LL.M., memberikan penjelasan mengenai kedudukan keputusan pemberhentian FD.

Dalam pemberitaan AcehTok pada 15 November 2026, Kurniawan menilai langkah pemberhentian tersebut telah mengikuti prosedur administrasi kepegawaian.

Ia menjelaskan bahwa keluarnya FD dari tahanan tidak secara otomatis membatalkan keputusan PTDH yang telah diterbitkan wali kota.

"Selama belum ada putusan PTUN yang membatalkan SK itu, maka secara hukum FD sudah bukan PNS lagi, meskipun perkara jinayatnya belum terbukti," ujar Kurniawan sebagaimana dikutip AcehTok.

Pendapat tersebut menjelaskan pentingnya membedakan keputusan administrasi pemerintahan dengan proses penegakan hukum pidana. Keputusan kepegawaian memiliki jalur penyelesaian tersendiri, termasuk melalui mekanisme peradilan tata usaha negara apabila pihak terkait mengajukan gugatan.

Karena itu, status kepegawaian FD tidak otomatis mengikuti perkembangan penahanan dalam perkara Jinayat. Keputusan wali kota tetap menjadi dasar administratif pemberhentian selama belum ada putusan berwenang yang membatalkannya.

Pemko Banda Aceh Tegaskan Penegakan Disiplin ASN

Pemerintah Kota Banda Aceh menyatakan bahwa penerapan disiplin dan kode etik berlaku terhadap seluruh aparatur. Ketentuan tersebut juga mencakup pejabat yang pernah menempati posisi penting dalam struktur pemerintahan.

Kasus mantan Kepala Inspektorat tersebut menjadi perhatian karena Inspektorat memiliki fungsi penting dalam pengawasan internal pemerintahan daerah. Lembaga ini berperan membantu kepala daerah mengawasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan tugas perangkat daerah.

Oleh karena itu, integritas pejabat pengawas menjadi salah satu aspek penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

Dalam keterangannya, Emila menegaskan bahwa penegakan disiplin tidak membedakan jabatan maupun posisi yang pernah diemban aparatur.

Di sisi lain, M. Rizal mengajak masyarakat menyikapi perkembangan perkara secara bijak. Ia juga mengingatkan pentingnya menghormati proses hukum dan tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.

Pemko Banda Aceh turut memandang perlunya kajian lebih lanjut terhadap ketentuan Qanun Jinayat. Kajian tersebut diharapkan melibatkan Pemerintah Aceh, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), serta para ahli hukum.

Dengan terbitnya keputusan wali kota pada 23 Oktober 2026, pemberhentian FD dari status PNS telah memiliki dasar keputusan administratif. Sementara itu, perkembangan penanganan perkara Jinayat tetap menjadi persoalan hukum tersendiri yang harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.