Nasional

Cawapres Pengganti Gibran: PKS Soroti Ekonomi, PKB Tak Usul

cawapres pengganti Gibran
cawapres pengganti Gibran

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menekankan keunggulan ekonomi bagi cawapres pengganti Gibran Rakabuming Raka, sementara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menegaskan tidak mengusulkan nama. Kedua partai menyampaikan sikap itu di Jakarta pada 13 dan 14 November 2026, setelah Gibran mundur dari jabatan wakil presiden pada 12 November.

Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden pada Kamis, 12 November 2026. Sehari kemudian, pimpinan MPR menggelar rapat gabungan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Ketua MPR Ahmad Muzani menetapkan sidang paripurna pemilihan wakil presiden baru pada Rabu, 2 Desember 2026. Lembaga itu juga mengirim surat kepada Presiden Prabowo Subianto agar mengajukan dua nama calon, menurut Antara dan Okezone.

Cawapres Pengganti Gibran Versi PKS: Unggul di Bidang Ekonomi

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyampaikan pandangan itu melalui keterangan resmi pada Jumat, 13 November. Ia menilai siapa pun pilihan Presiden Prabowo perlu unggul di sektor ekonomi. CNN mencatat alasannya: dinamika global menggerus perekonomian dalam negeri.

Mardani merujuk pada Boediono, wakil presiden ke-11 yang mendampingi Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Ia menyebut Boediono sebagai profesor dan ekonom andal serta figur yang "dipercaya pasar". Menurut Mardani, ekonomi tumbuh 6,22 persen pada periode kedua SBY dan 6,49 persen pada 2011.

Di sisi lain, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid mengundurkan diri dari kursi Wakil Ketua MPR pada Selasa, 10 November. PKS menegaskan langkah itu bukan untuk membuka jalan menjadi wakil presiden, menurut JawaPos.com. Partai tersebut menunjuk Ketua Majelis Syura Muhammad Sohibul Iman sebagai penggantinya.

PKB Bantah Usul Cak Imin dan Fokus pada Polemik Ijazah

Ketua Kelompok Fraksi PKB Komisi II DPR Muhammad Khozin membantah kabar bahwa partainya mengusulkan Ketua Umum Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Ia menyampaikan bantahan itu pada Jumat, 13 November, lalu mengulanginya pada Sabtu, 14 November, menurut iNews. Khozin menegaskan internal partai tidak pernah membahas nama tersebut. "Berpikir saja tidak, apalagi mengusulkan," ujarnya.

Khozin menyatakan PKB lebih tertarik mengakhiri polemik ijazah agar pemerintah lebih cepat menjalankan program kerakyatan. Ia berharap Presiden dan MPR memproses pengisian jabatan itu sesuai Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014. PKB, kata dia, menjadikan putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung sebagai pijakan langkah politik di parlemen.

Sikap serupa datang dari Ketua Fraksi PKB MPR Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz. Ia menyebut partainya tidak memiliki usulan nama dan "sepenuhnya serahkan kepada bapak presiden", menurut JawaPos.com. Fraksinya akan memproses siapa pun yang Presiden ajukan ke MPR.

Sikap Partai Lain terhadap Bursa Cawapres Pengganti Gibran

PKB bukan satu-satunya partai yang menahan diri. Sindonews melaporkan NasDem dan PAN juga tidak mengajukan nama kader. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan partainya tidak menyodorkan calon kepada Prabowo. Politikus PDI Perjuangan Guntur Romli juga menyebut partainya tidak berambisi mengusulkan nama.

Di tengah sikap itu, petinggi Partai Golkar menyebut delapan nama yang berpeluang menjadi pilihan presiden, menurut CNN. Daftar tersebut memuat Cak Imin, Puan Maharani, Bahlil Lahadalia, Sufmi Dasco Ahmad, Sugiono, Ahmad Muzani, Zulkifli Hasan, dan Agus Harimurti Yudhoyono. Namun daftar itu bukan usulan resmi, dan AHY telah menegaskan Demokrat tidak mengajukan nama.

Tahapan Menuju Sidang Paripurna MPR 2 Desember

Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 memberi presiden kewenangan mengajukan dua calon, lalu MPR memilih satu di antaranya. Konstitusi menyediakan waktu 60 hari, tetapi MPR memilih mempercepat jadwal. Yusril Ihza Mahendra menyatakan penentuan dua nama sepenuhnya menjadi kewenangan Prabowo, menurut Antara.

Tifatul dari Fraksi PKS MPR menyebut agenda pemilihan akan berlanjut ke pengesahan dan pelantikan calon terpilih, menurut JPNN. Fraksi itu juga menyoroti kelengkapan ijazah kandidat.

Berdasarkan pemberitaan hingga Sabtu, 14 November 2026, Presiden Prabowo belum mengumumkan nama calon secara resmi. PKS mengajukan kriteria ekonomi, sedangkan PKB menyerahkan keputusan kepada Presiden. Publik kini menunggu surat balasan Presiden kepada MPR sebelum sidang paripurna 2 Desember.