Hakim nonpalu Banyuwangi berinisial K menerima sanksi berat selama dua tahun dari Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Agung (MA) pada Selasa (20/10/2026). Majelis Kehormatan Hakim (MKH) menyatakan K, hakim Pengadilan Agama (PA) Banyuwangi yang bertugas di Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Surabaya, terbukti berbuat asusila terhadap N di Dompu pada 2022.
Ketua MKH Noor Edi Yono menegaskan sanksi itu berlaku bagi terlapor beserta konsekuensi finansialnya. Menurut keterangan di situs resmi KY pada Selasa (20/10/2026), amar putusan berbunyi sebagai berikut.
"Menjatuhkan sanksi kepada terlapor dengan sanksi berat berupa hakim nonpalu selama 2 tahun di PTA, dengan ketentuan tunjangan jabatan hakim tidak dibayarkan selama menjalankan sanksi hakim nonpalu."
Sanksi nonpalu membuat hakim tidak menangani perkara atau bersidang selama masa hukuman. K berstatus Hakim PA Banyuwangi dan bertugas sebagai Hakim Yustisial PTA Surabaya saat putusan keluar. MKH sendiri merupakan forum gabungan yang beranggotakan unsur KY dan MA.
Kronologi Hakim Nonpalu Banyuwangi Menurut Pemeriksaan Bawas MA
Pemeriksaan Badan Pengawasan (Bawas) MA mengungkap awal kedekatan K dan N. Keduanya bertemu dalam acara reuni sekolah sekaligus perayaan ulang tahun K pada 2021. Saat itu, K menjabat Wakil Ketua PA Dompu. Setelah pertemuan tersebut, mereka kerap berkomunikasi. Status keduanya duda dan janda.
Pada Februari 2022, N datang ke Dompu. K menjemputnya menggunakan mobil dinas. Mereka bepergian pada jam kerja hingga menuju sebuah hotel. Di tempat itu, MKH menyatakan terjadi hubungan seksual di luar pernikahan. Menurut pengakuan N, peristiwa tersebut berlangsung dengan paksaan.
Setelah kejadian itu, N meminta pertanggungjawaban dari K. MKH menyebut K mengelak dengan alasan telah memiliki calon istri berinisial NMS. K kemudian menikahi NMS pada September 2022. Adapun N melaporkan K kepada Bawas MA pada Oktober 2022.
Pembelaan K dan Keterangan Saksi dalam Sidang MKH
Dalam pembelaannya, K menjelaskan bahwa N menghubunginya untuk bertemu di Dompu. N meminta K menjemputnya karena tidak memiliki kenalan di daerah tersebut. K mengaku N dalam kondisi basah karena hujan saat ia menjemput. Ia menyarankan N berganti pakaian di masjid, tetapi N menolak dan meminta K mengantarnya ke hotel.
K juga menyampaikan bahwa keluarga dan anak N memintanya tidak lagi menghubungi N. Keluarga berharap N rujuk dengan mantan suaminya. K mengaku menyetujui permintaan tersebut dan memblokir nomor N.
Setelah N melapor, K menjalani pemeriksaan. Ia mengklaim sempat bermediasi dengan N, kemudian keduanya sepakat berdamai dan mencabut laporan. Namun, menurut K, atasannya melarang pencabutan laporan karena khawatir persoalan berkembang lebih panjang. K mengaku mengikuti arahan atasannya.
Dalam sidang MKH, K menghadirkan dua saksi yang meringankan, yakni kakak kandungnya berinisial SN dan istrinya berinisial NMS. Majelis menilai keterangan kedua saksi tidak meringankan pelanggaran. Alasannya, keduanya tidak mengetahui langsung peristiwa yang menjadi bahan pemeriksaan. K juga menyerahkan sejumlah bukti surat, termasuk pernyataan perdamaian antara dirinya dan N.
Sementara itu, Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) memohon MKH menjatuhkan sanksi yang lebih ringan. IKAHI mempertimbangkan K telah berkeluarga kembali dan memiliki anak yang masih kecil.
Pertimbangan MKH atas Hal Meringankan dan Memberatkan
MKH menolak keterangan K yang menyatakan N mengajak dan berinisiatif melakukan hubungan seksual di luar pernikahan. Majelis menyatakan pengakuan itu bertentangan dengan hasil pemeriksaan di PTA Mataram.
MKH mencatat sejumlah hal yang meringankan K. Hal itu meliputi pengakuan atas hubungan seksual di luar pernikahan, sikap kooperatif selama pemeriksaan, penyesalan, serta janji tidak mengulangi perbuatan. Selain itu, MKH menimbang masa pengabdian K sebagai hakim sejak 2008 dan sikap baiknya selama menjalankan tugas sebagai hakim yustisial.
Adapun hal yang memberatkan, K melakukan perbuatan tersebut ketika menjabat Wakil Ketua PA Dompu.
Dasar Pelanggaran Kode Etik dan Susunan Majelis
Noor Edi Yono membacakan dasar pelanggaran dalam amar putusan. "Memutuskan, pertama, menerima pembelaan terlapor untuk sebagian. Kedua, memperbaiki rekomendasi Ketua Bawas MA, K telah melanggar Peraturan Bersama MA dan KY Nomor 02/PB/MA/IX/2012 dan 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, huruf C tentang berperilaku arif dan bijaksana angka 3 dan menjunjung tinggi harga diri angka 7," ucapnya.
Dari unsur MA, Hakim Agung Muhayah dan Rahmi Mulyani hadir sebagai anggota majelis. Dari pihak KY, Wakil Ketua Desmihardi serta anggota Abhan, F. Willem Saija, dan Setyawan Hartono hadir mewakili lembaga.
Dengan putusan tersebut, hakim nonpalu Banyuwangi berinisial K menjalani sanksi selama dua tahun di PTA tanpa menerima tunjangan jabatan hakim. Putusan ini menuntaskan pemeriksaan etik yang bermula dari laporan N kepada Bawas MA pada Oktober 2022. Sepanjang masa sanksi, K tidak bersidang menangani perkara.