Ekbis

Utang Baru Pemerintah Capai Rp494,3 Triliun hingga September

Suahasil Nazara
Suahasil Nazara

Utang baru pemerintah tercatat sebesar Rp494,3 triliun hingga akhir September 2026, menurut Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta Pusat, Jumat (9/10/2026). Angka itu setara 59,4 persen dari target pembiayaan utang APBN sebesar Rp832,2 triliun, sementara APBN mencatat defisit Rp319 triliun.

Pembiayaan utang tersebut setara 59,4 persen dari target APBN 2026 sebesar Rp832,2 triliun. Angka ini lebih rendah daripada periode yang sama tahun lalu, yaitu Rp502,9 triliun atau 64,8 persen dari target Rp775,9 triliun. Suahasil menilai posisi tersebut masih terkendali. "Pembiayaan utang terjaga on track," ujarnya di kantor Kementerian Keuangan.

Penerbitan Surat Berharga Negara (SBN), yaitu surat utang yang dijual pemerintah kepada investor, menyumbang Rp497,5 triliun. Nilai itu setara 62,2 persen dari target APBN sebesar Rp799,5 triliun. Adapun komponen pinjaman mencatat angka minus Rp3,2 triliun, yang menandakan pembayaran pinjaman melampaui penarikan baru.

Suahasil menekankan bahwa pemerintah menerbitkan SBN dengan sangat hati-hati. "Jadi sudah 62,2%. Kita sangat memperhatikan kondisi pasar SBN dan juga kondisi ekonomi global di dunia," katanya. Ia menambahkan bahwa pemerintah harus tetap oportunistik. "Kalau lagi bagus pasarnya, kita terbitkan, lagi kurang bagus pasarnya, kita agak lakukan adjustment sedikit," ujarnya.

Defisit APBN Rp319 Triliun Setara 1,24 Persen PDB

Defisit terjadi ketika belanja negara melebihi pendapatan negara. Hingga akhir September 2026, pendapatan negara terkumpul Rp2.341,5 triliun atau tumbuh 25,5 persen secara tahunan. Belanja negara mencapai Rp2.660,5 triliun atau tumbuh 19 persen. Selisih keduanya menghasilkan defisit Rp319 triliun, setara 1,24 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Menurut laporan Fortune Indonesia, defisit tersebut 14,13 persen lebih rendah daripada defisit September 2025 yang mencapai Rp371,5 triliun. Pada akhir Agustus 2026, defisit tercatat 0,9 persen PDB atau Rp240,1 triliun. "Defisit saat ini 1,2% dari PDB. Jadi, ini on track," ujar Suahasil.

Suahasil menjelaskan bahwa APBN memang dirancang defisit sejak awal. Ia menyebut desain tersebut bertujuan memaksimalkan manfaat belanja bagi masyarakat dari hari ke hari. "Ini on track karena memang APBN kita desain defisit," jelasnya.

Rincian Pendapatan dan Belanja Negara

Penerimaan pajak menjadi penyumbang terbesar pendapatan negara dengan nilai Rp1.607,6 triliun atau tumbuh 24,1 persen. Kepabeanan dan cukai menghimpun Rp240,1 triliun atau tumbuh 8,5 persen. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp492,3 triliun, tumbuh 41,7 persen.

Dari sisi belanja, realisasi Rp2.660,5 triliun setara 69,2 persen dari pagu APBN sebesar Rp3.842 triliun. Belanja pemerintah pusat menyerap Rp2.061,3 triliun. Rinciannya, belanja kementerian dan lembaga Rp1.069,4 triliun serta belanja non-kementerian dan lembaga Rp991,9 triliun. Adapun transfer ke daerah terealisasi Rp599,2 triliun atau 82,4 persen dari APBN.

Pertumbuhan pendapatan negara sebesar 25,5 persen melampaui pertumbuhan belanja sebesar 19 persen. Penerimaan pajak sendiri telah mencapai 68,2 persen dari target APBN 2026. Capaian pendapatan secara keseluruhan sebesar 74,2 persen dari target Rp3.153,6 triliun, menurut paparan Kementerian Keuangan.

Target Defisit 2,8 Persen dan Strategi Kuartal IV

Suahasil menargetkan defisit APBN berada pada 2,8 persen PDB di akhir tahun. "Hari ini akhir September 1,2% nanti kita akan menuju di akhir tahun 2,8%. Ini adalah perjalanan APBN," jelasnya.

Fortune Indonesia melaporkan keseimbangan primer, yakni selisih pendapatan dan belanja di luar pembayaran bunga utang, mencatat surplus Rp125,5 triliun. Berdasarkan pemberitaan Investortrust, belanja bunga utang pemerintah mencapai Rp444,5 triliun. Pada APBN 2026, pemerintah mematok defisit setahun penuh Rp689,1 triliun atau 2,68 persen PDB.

Menurut Bisnis.com, Kementerian Keuangan akan menggelar 12 kali lelang SBN pada kuartal IV 2026. Lelang itu menutup kebutuhan pembiayaan defisit dan membuka kemungkinan penerbitan global bond. Permintaan pasar tercatat kuat. Rasio permintaan terhadap penawaran pemerintah (bid to cover ratio) mencapai 1,87 kali untuk Surat Utang Negara hingga September. Adapun untuk Surat Berharga Syariah Negara, angkanya mencapai 2,52 kali.

Secara keseluruhan, pemerintah menarik utang baru Rp494,3 triliun atau 59,4 persen dari target, lebih rendah daripada periode sama tahun lalu. Defisit APBN 1,24 persen PDB masih berada di bawah proyeksi akhir tahun 2,8 persen. Pemerintah masih memiliki ruang pembiayaan pada kuartal terakhir 2026.

Sumber data: Kementerian Keuangan (konferensi pers APBN KiTa, 9 Oktober 2026), Fortune Indonesia, Bisnis, Investortrust. Data diperbarui 19 Oktober 2026.