Mancanegara

Kabut Asap Singapura, Lawrence Wong Siapkan Langkah Hukum

kabut asap Singapura
kabut asap Singapura

Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong menyelidiki perusahaan penyebab kebakaran hutan dan lahan gambut di Indonesia, Jumat (16/10/2026). Kabut asap Singapura memburuk hingga mencatat angka tertinggi sejak 2015, sehingga Wong membuka opsi tindakan hukum lintas batas.

Kabut Asap Singapura Capai Rekor Baru

Wong menyampaikan hal tersebut melalui unggahan di media sosial, seperti dilansir Channel News Asia. Ia menegaskan Singapura siap bertindak jika keadaan menuntut. South China Morning Post turut melaporkan bahwa Singapura sedang menelusuri perusahaan yang diduga bertanggung jawab atas kebakaran tersebut.

“Jika diperlukan, kami akan mengambil tindakan berdasarkan Undang-Undang Pencemaran Kabut Asap Lintas Batas (Transboundary Haze Pollution Act) Singapura, serta menjajaki langkah bersama dengan negara-negara lain,” tulis Wong.

Musim kemarau yang berkepanjangan memperparah situasi kabut asap kali ini, menurut Wong. Singapura sudah menawarkan bantuan kepada Indonesia. Pemerintah Singapura juga akan terus bekerja sama erat dengan Indonesia dan mitra ASEAN lainnya.

Kualitas Udara Memburuk Drastis

Kualitas udara di Singapura merosot tajam pada Rabu (14/10/2026). Tingkat PM 2,5 per jam di wilayah barat mencapai 288 pada pukul 15.00 waktu setempat. Angka itu menjadi yang tertinggi di Singapura sejak 2015.

Sehari kemudian, Indeks Standar Polusi (PSI) 24 jam mencapai puncak 212 di wilayah barat pada Kamis (15/10/2026). Angka tersebut menjadi rekor tertinggi baru bagi Singapura tahun ini.

Bagi pembaca di Indonesia, PM 2,5 merujuk pada partikel halus berdiameter kurang dari 2,5 mikrometer. Partikel sehalus itu dapat masuk jauh ke saluran pernapasan.

Dukungan bagi Warga Rentan

Pemerintah Singapura kini menyalurkan masker N95 dan masker setara secara gratis kepada warga rentan. Pemerintah juga menyediakan tempat berlindung berpendingin udara di pusat komunitas (community clubs). Lokasi tertentu yang dikelola jaringan warga dan komite warga setempat turut menjadi tempat berlindung.

“Kami akan memastikan dukungan tersedia bagi mereka yang membutuhkannya,” ujar Wong.

Wong juga menyinggung keterbatasan Singapura menghadapi persoalan lintas negara. “Kita tidak bisa mengendalikan cuaca atau angin, ataupun apa yang terjadi di luar perbatasan kita. Namun, kami akan melakukan segala upaya untuk melindungi warga Singapura, sembari bekerja sama dengan negara-negara tetangga untuk menangani akar penyebab kabut asap tersebut,” tambahnya.

Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong
Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong

Landasan Hukum Pencemaran Lintas Batas

Undang-Undang Pencemaran Kabut Asap Lintas Batas mulai berlaku pada September 2014. Aturan itu memungkinkan otoritas Singapura menempuh tindakan hukum terhadap perusahaan yang menyebabkan atau berkontribusi pada polusi kabut asap di Singapura. Langkah hukum tetap dapat berjalan meskipun kegiatan perusahaan berlangsung di luar negeri.

Menurut CNA Indonesia, undang-undang tersebut juga mengatur tanggung jawab perdata. Individu atau badan di Singapura yang menderita kerugian tertentu akibat pencemaran kabut asap dapat menuntut pihak yang bertanggung jawab.

Indonesia sendiri meratifikasi Persetujuan ASEAN tentang Pencemaran Asap Lintas Batas melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2014 pada 16 September 2014. Menurut kajian Agus Riyanto di laman Business Law Binus, ratifikasi itu mengikat Indonesia secara hukum internasional. Indonesia wajib bekerja sama menindak, mencegah, dan memantau pencemaran asap lintas batas.

Tanggapan Menteri Grace Fu

Menteri Keberlanjutan dan Lingkungan Hidup Singapura Grace Fu menyatakan negaranya tetap membuka opsi tindakan berdasarkan undang-undang tersebut. Fu mengatakan pemerintah terus mengumpulkan dan meninjau data mengenai situasi kabut asap.

Fu berharap Indonesia mampu mengendalikan kebakaran meski menghadapi kondisi cuaca yang menantang. Ia menambahkan bahwa tawaran bantuan Singapura tetap terbuka.

“Tawaran bantuan kami tetap ada, dan kami dengan senang hati akan mendiskusikannya dengan pihak terkait jika mereka menginginkannya,” ujarnya.

Konteks Regional bagi Indonesia

Persoalan ini bukan hal baru bagi kawasan. Kabut asap tebal menyelimuti Kuala Lumpur pada Agustus 2026, menurut CNA Indonesia. Para pemimpin Malaysia kemudian menyerukan peninjauan sejumlah ketentuan dalam Persetujuan ASEAN tentang Pencemaran Asap Lintas Batas (AATHP), yang berlaku sejak 2003.

Peta Jalan Kedua ASEAN Bebas Asap 2023–2030 menargetkan kawasan bebas kabut asap lintas batas pada akhir dekade ini. Para pakar menilai target itu sulit tercapai tanpa penegakan dan pertanggungjawaban yang lebih kuat.

Singapura pada akhirnya menempatkan jalur hukum sebagai opsi, bukan keputusan final. Pemerintah masih mengumpulkan data sambil menjaga tawaran bantuan kepada Indonesia. Kerja sama dengan Indonesia dan mitra ASEAN tetap menjadi pendekatan yang ditekankan Wong dan Fu. Perkembangan berikutnya bergantung pada hasil peninjauan data serta kondisi kebakaran di lapangan.