Ombudsman absen RDP Cibinong pada Senin, 28 September, sehingga Komisi XIII DPR mengalihkan pembahasan kepada Ditjen Pemasyarakatan.
Ombudsman absen RDP Cibinong yang membahas temuan fasilitas mewah di Lapas Kelas IIA Cibinong. Komisi XIII DPR tetap melanjutkan rapat bersama Ditjen Pemasyarakatan.
Rapat tersebut berlangsung di ruang rapat Komisi XIII, Kompleks Parlemen, mulai sekitar pukul 10.30 WIB. Dirjen PAS Mashudi hadir bersama Kalapas Cibinong nonaktif Wisnu Hani Putranto.
Ketua Komisi XIII DPR Willy Aditya menjelaskan alasan ketidakhadiran Ombudsman. Menurutnya, Komisi XIII harus meminta izin melalui Komisi II DPR karena Ombudsman menjadi mitra komisi tersebut.
Surat Komisi XIII Belum Mendapat Respons
Willy mengatakan Komisi XIII sebelumnya telah mengirim surat kepada Komisi II. Namun, surat tersebut belum memperoleh respons hingga rapat berlangsung.
Karena itu, Komisi XIII tidak dapat menghadirkan Ombudsman dalam forum tersebut. Beberapa anggota DPR kemudian memprotes absennya lembaga pengawas itu.
Meski begitu, Willy meminta rapat tetap berjalan. Ia kemudian meminta persetujuan fraksi yang hadir sebelum melanjutkan agenda bersama Ditjen PAS.
Ditjen PAS Jelaskan Perkembangan Temuan
Dalam praktiknya, Ditjen PAS menjadi pihak yang memberikan keterangan kepada Komisi XIII. Pembahasan berfokus pada perkembangan tindak lanjut temuan Ombudsman di Lapas Cibinong.
Sebelumnya, Ombudsman menyatakan siap hadir memenuhi panggilan DPR. Anggota Ombudsman Fikri Yasin juga menyebut pihaknya akan membawa foto dan video hasil sidak.
Ombudsman melakukan sidak pada 23 September. Saat itu, tim menemukan beberapa tipe kamar dalam kluster hunian mewah di kawasan Lapas Cibinong.
Tak hanya itu, Ombudsman menemukan area parkir mobil mewah. Mereka juga menduga adanya praktik pungutan liar di lingkungan lapas.
Fikri sebelumnya mengatakan bukti foto dan video dapat memperlihatkan temuan timnya. Ia juga menanggapi kondisi bangunan yang terlihat berbeda saat Menteri Imipas melakukan sidak pada 25 September.
Sementara itu, rapat Komisi XIII tetap berlangsung tanpa Ombudsman. DPR kemudian meminta Ditjen PAS memberikan penjelasan mengenai perkembangan penanganan kasus tersebut.