DPR mengesahkan UU Reforma Agraria pada Selasa, 22 September 2026, dengan persetujuan seluruh fraksi. Namun, angka batas penguasaan tanah minimum dan maksimum masih menunggu peraturan pemerintah.
DPR mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Pengaturan Reforma Agraria dalam rapat di Jakarta, Selasa, 22 September 2026. Seluruh fraksi menyetujuinya. Undang-undang ini dimaksudkan menata penguasaan tanah yang timpang, tetapi angka batas penguasaan minimum dan maksimum diserahkan kepada peraturan pemerintah.
Proses Pengesahan UU Reforma Agraria dalam Waktu Singkat
RUU ini disetujui sebagai usul DPR pada 8 September 2026. Pembahasan bersama pemerintah berlangsung pada pertengahan September. Keputusan tingkat pertama diambil pada 21 September, dan pengesahan dilakukan sehari kemudian.
Pemerintah menyerahkan 596 daftar inventarisasi masalah, yakni daftar bagian rancangan yang perlu dibahas bersama DPR. Naskah yang disepakati memuat 14 bab dan 53 pasal. Isinya mencakup peta jalan reforma agraria, lokasi prioritas, penataan aset dan akses, penyelesaian konflik, hingga pembentukan lembaga pelaksana di bawah Presiden.
Kritik Koalisi soal Waktu Pembahasan
DPR menyatakan telah melibatkan 55 pihak dalam pembahasan. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Agraria menilai pembahasan terlalu singkat bagi warga terdampak untuk membaca perubahan terakhir dan mengetahui nasib masukan mereka.
Jumlah pihak yang diundang memang dapat dihitung. Namun, apakah keberatan mereka didengar dan dijawab memerlukan catatan pembahasan yang bisa diperiksa. Daftar hadir saja belum menggambarkan seluruh isi rapat.
Batas Maksimum Belum Bernilai Angka
Tujuan pembatasan penguasaan tanah mudah dipahami. Jika lahan terus terkumpul pada sedikit pihak, penyediaan tanah bagi orang yang tidak memiliki atau kehilangan tanah akan semakin sulit. Lokasi prioritas reforma agraria direncanakan dengan mempertimbangkan ketimpangan, konflik, kemiskinan, tanah telantar, dan penguasaan yang melampaui batas.
Masalahnya, batas maksimum itu belum memiliki angka dalam undang-undang yang disahkan. Prinsip pembatasan sudah disetujui, sedangkan ukurannya masih menunggu peraturan pemerintah. Bagi petani penggarap, angka tersebut menentukan seberapa jauh janji mengoreksi ketimpangan bisa dijalankan.
Pekerjaan Berikutnya Setelah Pengesahan
Reforma agraria menyangkut lebih dari pembagian sertifikat. Ada tanah yang dikuasai perusahaan, digarap warga, diklaim sebagai aset pemerintah, atau menjadi bagian wilayah adat. Ketika klaim-klaim itu bertemu, garis di peta bisa menentukan siapa yang tetap dapat bertani.
Pemungutan suara di DPR telah selesai. Bagi warga yang menunggu penyelesaian konflik atau akses terhadap tanah, pekerjaan yang menentukan dimulai sekarang: membuka naskah final, menjelaskan perubahannya, dan menetapkan batas yang dapat diperiksa.