Nasional

Batas Penguasaan Tanah Tanpa Angka, Pasal Menyusut ke 53

Batas penguasaan tanah belum bernilai angka, sementara naskah UU Reforma Agraria menyusut dari 79 menjadi 53 pasal dan memicu kritik koalisi.
Batas penguasaan tanah belum bernilai angka, sementara naskah UU Reforma Agraria menyusut dari 79 menjadi 53 pasal dan memicu kritik koalisi.

Batas penguasaan tanah belum memiliki angka dalam UU Reforma Agraria yang disahkan DPR pada 22 September 2026. Sementara itu, naskah menyusut dari 79 menjadi 53 pasal dan memicu kritik Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Agraria.

Setelah pengesahan, perhatian bergeser ke isi naskah yang disetujui. Pada awal September, rancangan yang dipaparkan ke publik masih disebut memuat 16 bab dan 79 pasal. Naskah yang disepakati kini menjadi 14 bab dan 53 pasal.

Selisih 26 Pasal Butuh Persandingan Naskah

Selisih 26 pasal tidak berarti 26 aturan dibuang. Pasal bisa digabung, dipindahkan, atau ditulis ulang. Karena itu, publik memerlukan persandingan naskah untuk melihat apa yang berubah dan mengapa. Tanpa persandingan itu, petani dan kelompok pendamping harus menebak bagian mana yang berubah menjelang pengesahan.

Definisi Reforma Agraria dan Daftar Prioritas

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Agraria menyoroti perubahan definisi reforma agraria dalam naskah tertanggal 19 September. Menurut mereka, definisi itu tidak lagi menyebut petani, penggarap, buruh tani, nelayan, masyarakat adat, perempuan, dan kelompok ekonomi lemah secara tegas.

DPR menyatakan kelompok-kelompok tersebut tetap termasuk subjek yang diprioritaskan. Kritik koalisi menyangkut rumusan definisi, sedangkan penjelasan DPR menyangkut daftar penerima prioritas. Keduanya perlu dibedakan. Perbedaan rumusan tetap penting karena pemohon hak membutuhkan aturan yang jelas tentang siapa didahulukan ketika beberapa kelompok mengklaim tanah yang sama.

Siapa yang Tunduk pada Batas Penguasaan Tanah?

Koalisi mencatat bahwa naskah yang mereka periksa mengecualikan sejumlah jenis badan usaha dari pembatasan. Pemerintah perlu menjelaskan siapa saja yang tunduk pada batas dan siapa yang dikecualikan. Pertanyaan lain menyangkut cara menghitung tanah yang dikuasai melalui perusahaan terafiliasi. Tanpa pemeriksaan pemilik manfaat, penguasaan satu kelompok usaha bisa tampak terpisah dalam sejumlah nama perusahaan.

Tanah Dibagi atau Keuntungan Dibagi

Dalam naskah tertanggal 19 September yang mereka telaah, koalisi mempersoalkan ketentuan bagi pemegang hak guna usaha dan izin usaha perkebunan. Menurut pembacaan koalisi, kewajiban menyerahkan tanah dapat diganti dengan pembagian keuntungan. Besarnya sama-sama disebut 20 persen, yakni paling sedikit 20 persen luas bidang tanah atau keuntungan senilai 20 persen.

Koalisi khawatir pilihan kedua mempertahankan penguasaan tanah yang hendak dikoreksi. Ketentuan ini perlu diuji terhadap teks yang akhirnya disahkan. Jika pilihan pembagian keuntungan dipertahankan, pertanyaan pelaksanaannya harus dijawab: keuntungan mana yang menjadi dasar hitungan, siapa penerimanya, dan bagaimana warga memeriksa laporan perusahaan, termasuk saat perusahaan melaporkan kerugian.

Lembaga Pelaksana dan Jalur Keberatan Warga

Undang-undang ini juga menyiapkan lembaga pelaksana di bawah Presiden. Kehadirannya dapat membantu koordinasi, asalkan kewenangan, akses data, cara menangani konflik kepentingan, dan jalur keberatan warga dirumuskan jelas. Dalam sengketa yang melibatkan instansi pemerintah, warga perlu tahu kepada siapa keputusan dapat diuji.

Dengan naskah final dan peraturan turunan yang belum terbuka, batas penguasaan tanah, definisi penerima, dan skema 20 persen menjadi tiga hal yang akan diuji berikutnya. Kejelasannya menentukan apakah reforma agraria benar-benar mengoreksi ketimpangan.