Pemakzulan Gibran Rakabuming Raka terbuka setelah putusan Mahkamah Konstitusi, kata kuasa hukum pemohon Refly Harun di Gedung MK, Jakarta, Selasa (6/10/2026) malam. Refly menilai temuan MK soal ijazah SMA membuka jalan bagi mekanisme konstitusional untuk memberhentikan Wakil Presiden.
Refly menyebut pembacaan putusan sebagai momen yang digembirai dua pihak. Pihak lawan gembira karena Gibran tidak didiskualifikasi, sedangkan pihak pemohon gembira karena MK tidak menemukan bukti meyakinkan soal ijazah setara SMA.
"Baru kali ini putusan MK digembirai oleh dua pihak. Pihak sana gembira karena Gibran tidak didiskualifikasi. Tapi pihak sini gembira juga karena Gibran terbukti tidak memiliki ijazah SMA. Dan itu secara sah dan meyakinkan," ujar Refly dalam konferensi pers di Gedung MK, Jakarta, Selasa (6/10/2026) malam.
Jalur Pemakzulan Gibran Menurut Refly
Refly menilai temuan MK tersebut membuka peluang besar bagi pemberhentian Gibran melalui mekanisme konstitusional. Ia merujuk pada pertimbangan MK yang menyerahkan persoalan keabsahan ijazah kepada lembaga lain di luar MK.
"Terbuka peluang besar bagi Gibran untuk di-impeach, atau dimakzulkan, atau diberhentikan menurut mekanisme Undang-Undang Dasar (UUD) 1945," kata Refly. Lanjutnya, "Maksudnya adalah urusan DPR, kemudian ke MK, kemudian balik ke DPR, ke MPR, dan kemudian insyaallah akan ada pemberhentian Gibran Rakabuming Raka."
Sebelumnya, Refly menjelaskan alasan timnya memilih jalur PHPU ketimbang pemakzulan Gibran. Menurut dia, Pasal 7A UUD 1945 berlaku bagi pejabat yang tidak lagi memenuhi syarat, yakni sempat memenuhi syarat lalu gugur saat menjabat. Timnya berargumen bahwa Gibran sejak awal pendaftaran tidak pernah memenuhi syarat formil.
Seruan Mundur dari Refly dan Denny Indrayana
Refly juga menyinggung etika kepemerintahan Gibran. "Tetapi kalau kita misalnya tahu diri sudah tidak memenuhi syarat, harusnya pakai yang namanya etika berpemerintahan, wajib mengundurkan diri. Tapi nggak tahu ya, nanti mungkin satu dua hari ini saya yakin Gibran akan mengundurkan diri," ujarnya, disambut sorakan pendukung.
Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM era Presiden SBY, Denny Indrayana, turut menyebut Gibran seharusnya mundur menyusul putusan MK tersebut.
Dampak ke Pemilu 2029 dan Sikap MK
Pakar dari Universitas Gadjah Mada (UGM) menilai putusan MK ini berdampak pada peluang Gibran di Pemilu 2029. Alasannya, polemik ijazah berpotensi terus mengemuka.
Di sisi lain, MK menegaskan tidak dapat mendiskualifikasi Gibran. Hakim Konstitusi Adies Kadir menjelaskan status Gibran sebagai calon wakil presiden berakhir saat ia dilantik pada 20 Oktober 2024. Ketua MK Suhartoyo menyatakan para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum karena bukan peserta Pilpres.
Pernyataan Refly dan Denny mencerminkan sikap pihak pemohon setelah putusan dibacakan. MK sendiri menyerahkan keabsahan ijazah kepada lembaga lain, sedangkan Gibran tidak didiskualifikasi. Perkembangan lebih lanjut bergantung pada langkah lembaga yang berwenang.