Pakar soroti putusan MK Gibran dari sisi transparansi verifikasi dan metode pemeriksaan perkara, Rabu (7/10). Direktur SCL Taktika Konsultan Iqbal Themi meminta penjelasan terbuka, sedangkan Yoppy Adhi Hernawan mencatat cara Mahkamah menyusun pertimbangan.
Iqbal Themi menyampaikan tanggapannya dalam keterangannya, Rabu (7/10). Ia menilai persoalan politik pascaputusan bukan lagi soal keaslian ijazah. Fokusnya kini beralih ke proses verifikasi syarat pendidikan calon wakil presiden pada Pemilu 2024.
Pakar Soroti Putusan MK Gibran soal Rantai Verifikasi
"Setelah putusan MK, saya melihat isu ini bukan lagi semata-mata soal ijazah Gibran asli atau palsu," kata Iqbal.
Menurut Iqbal, pertanyaan yang lebih penting secara politik adalah pihak yang bertanggung jawab memastikan syarat pencalonan terpenuhi.
Pernyataan MK soal tidak adanya dokumen ijazah SMA milik Gibran membuat publik wajar mempertanyakan proses sebelumnya, kata Iqbal.
"Secara politik publik tentu berhak mempertanyakan bagaimana proses verifikasi itu dilakukan sejak awal," ucap dia.
Ia menilai persoalan itu tidak semestinya hanya menyasar Gibran secara pribadi. Institusi yang terlibat dalam penyetaraan pendidikan, verifikasi pencalonan, dan pengawasan pemilu juga perlu menjelaskan peran masing-masing.
"Karena ini menyangkut calon wakil presiden, standar verifikasinya seharusnya sangat ketat," tutur Iqbal.
Iqbal menyebut transparansi menjaga kredibilitas sistem dan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu.
"Cara terbaik menghentikan spekulasi bukan dengan perang opini, tetapi dengan transparansi," kata Iqbal.
Yoppy Hernawan Kritik Urutan Pertimbangan MK
Yoppy Adhi Hernawan berprofesi sebagai peneliti Pusat Studi Kebijakan Negara (PSKN) sekaligus dosen hukum tata negara Universitas Padjadjaran. Ia menyampaikan catatan itu lewat pesan singkat, Rabu (7/10).
Cara MK memeriksa perkara ini menjadi sorotan Yoppy. Menurut dia, Mahkamah masuk cukup jauh ke substansi sebelum menilai kedudukan hukum pemohon.
"Kalau seseorang memang tidak berhak mengajukan perkara, pada umumnya pengadilan tidak perlu memeriksa pokok persoalannya terlalu jauh," ucapnya.
Metode pemeriksaan itu, kata Yoppy, berdampak politik besar meski permohonan tidak diterima. MK tidak memberhentikan atau mendiskualifikasi Gibran, tetapi membuat temuan tentang pembuktian syarat pendidikannya.
"Pertimbangan semacam itu tentu dapat digunakan kembali oleh aktor politik di luar ruang sidang," ucap dia.
Yoppy juga menyinggung konsep judicialization of politics dalam teori hukum tata negara. Konsep itu menggambarkan persoalan politis yang kian sering masuk ke pengadilan untuk mencari penyelesaian atau legitimasi hukum.
Menurut dia, konsep itu bertujuan baik karena pengadilan harus mengontrol proses politik berdasarkan konstitusi. Persoalan muncul ketika pihak tertentu memakai proses peradilan untuk mengejar keuntungan dalam persaingan politik.
"Persoalan yang saya lihat bukan sekadar soal Gibran," ujarnya.
Ia mempertanyakan apakah proses di MK kelak dapat menjadi alat aktor politik untuk menghasilkan pertimbangan hukum tentang lawan politiknya. Kekhawatiran itu berlaku sekalipun pemohon tidak berkedudukan hukum.
Aduan terhadap Sembilan Hakim ke MKMK
Perkembangan lain datang dari Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). Ketua Umum Forum Mahasiswa Indonesia (Formasi) Pian Andreo Halomoan Manurung mengadukan sembilan hakim konstitusi karena memeriksa perkara nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026.
Kuasa hukum pengadu, Saddan Sitorus, menilai para hakim melanggar prinsip independensi. Pengadu menduga ada tekanan publik, media, dan politik. Dugaan lain menyangkut iming-iming uang dari salah satu pemohon.
Pengadu meminta MKMK membentuk tim pakar independen dan menghentikan sementara perkara itu hingga pemeriksaan etik selesai. Mereka juga meminta sanksi berat berupa pemberhentian tetap bagi hakim jika terbukti melanggar etik.
Tanggapan itu menunjukkan putusan MK masih memicu perdebatan soal verifikasi syarat pencalonan dan metode pemeriksaan. Aduan ke MKMK sendiri telah masuk sidang pemeriksaan pendahuluan, menurut situs MK, Kamis (8/10).