Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyatakan akan terus fokus bekerja setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutus perkara syarat pencalonannya. Putusan MK ijazah Gibran itu memantik tanggapan sejumlah politikus PDI Perjuangan (PDIP).
Gibran Hormati Proses dan Pilih Fokus Bekerja
Gibran mengaku menghormati seluruh tahapan dan proses di MK. Ia menyampaikan hal itu kepada wartawan pada Rabu (7/10).
"Yang paling penting sekarang, saya akan terus fokus bekerja untuk masyarakat dan mensukseskan visi-misi dan program dari Bapak Presiden," kata Gibran.
Pernyataan itu ia sampaikan sehari setelah pembacaan putusan. Sekaligus, ucapan tersebut menjadi jawaban atas sorotan publik terhadap dokumen pendidikannya.
Gibran juga menanggapi pertimbangan MK yang tidak menemukan dokumen ijazah setara SMA dari luar negeri. Ia lalu menyinggung riwayat kuliahnya di Singapura. "Kalau saya nggak lulus SMA, kan saya nggak mungkin bisa kuliah. Saya kan kuliah sampai S1 juga di Singapura," ujarnya.
Putusan MK Ijazah Gibran Menurut PDIP
MK menolak gugatan itu dalam putusan yang dibacakan pada Selasa (6/10). Namun, majelis tidak menemukan bukti kelulusan sekolah menengah Gibran di Australia dan Singapura.
Meski gugatan ditolak, putusan itu memunculkan perdebatan baru di kalangan politikus. Pernyataan para politikus partai berlambang banteng itu muncul setelah putusan dibacakan.
Politikus PDIP Guntur Romli menilai putusan itu membuka fakta penting bagi publik. Menurutnya, putusan tersebut tidak membenarkan pencalonan Gibran secara substansi.
"PDI Perjuangan menegaskan, putusan ini tidak membenarkan pencalonan Gibran secara substansi. Pintu prosedur memang tertutup, tetapi fakta kebohongan Gibran lulus SMA/Sederajat telah tercatat dalam putusan negara," katanya.
Guntur juga menyebut putusan itu kian meyakinkan bahwa pencalonan Gibran di Pilpres 2024 berlangsung atas intervensi kekuasaan.
Andreas Hugo Pareira Sarankan Gibran Mundur
Anggota DPR dari Fraksi PDIP Andreas Hugo Pareira mengaku sudah menyarankan Gibran mundur sejak proses pembuktian perkara. Kini ia memberi opsi lain, yakni melanjutkan sekolah lewat paket C.
"Sekarang terbukti, apakah mau jalani tugas sebagai wapres sambil ambil paket C? Kalau saya pikir, lebih baik mundur lebih terhormat," katanya.
Reaksi dari Daerah hingga Senayan
Di tingkat daerah, Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi Rojab Asy'ari juga menurunkan foto Gibran dari ruang kerjanya. Rojab menyebut langkah itu bersifat sementara dan murni sikap pribadi. Foto Presiden Prabowo Subianto tetap terpasang di ruangannya.
Dua sikap yang berbeda kini mengemuka dalam polemik tersebut. Gibran memilih bekerja, sedangkan sebagian politikus PDIP mendorong langkah politik lain, mulai dari penurunan foto hingga opsi mundur.