Sejumlah pakar hukum mendesak pemeriksaan skandal Lapas Cibinong menjangkau Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, bukan hanya pejabat menengah. Desakan itu mengemuka pada Kamis (8/10/2026) di tengah polemik fasilitas mewah dan pencabutan pembebasan bersyarat.
Sekretaris Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Abdul Azis, menyampaikan permintaan itu kepada Samudrafakta. Ia menilai pemeriksaan tidak boleh berhenti pada level pejabat menengah.
Desakan tersebut muncul di tengah sorotan publik terhadap temuan fasilitas mewah di Lapas Cibinong. Di sisi lain, polemik pencabutan pembebasan bersyarat sejumlah narapidana ikut bergulir.
Desakan Pemeriksaan Tingkat Menteri atas Skandal Lapas Cibinong
Azis meminta Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan turut diperiksa secara komprehensif. Menurut dia, langkah tersebut perlu menyentuh seluruh rantai pengambilan kebijakan di kementerian.
"Pemeriksaan ini penting untuk melihat rangkaian kebijakan dan tanggung jawab secara utuh berdasarkan fakta dan kewenangan masing-masing," kata Azis, Kamis (8/10/2026).
Di tingkat kementerian, menurut Azis, pemeriksaan juga krusial untuk mengurai kendala pemasyarakatan pascapemisahan kelembagaan.
Sorotan terhadap Evaluasi Status Narapidana
Azis juga menyoroti proses evaluasi pemerintah terhadap status narapidana yang berdampak panjang. Ia menyebut pencabutan pembebasan bersyarat (PB) secara mendadak setelah program berjalan lama mengindikasikan celah maladministrasi. Celah itu harus dijelaskan secara transparan.
Pakar hukum pidana Universitas Al Azhar Indonesia, Suparji Ahmad, menyampaikan pandangan senada. Menurut dia, pencabutan PB tidak dapat sekadar dikaitkan dengan temuan fasilitas mewah di Lapas Cibinong. Kesalahan prosedur administratif dalam pemberian remisi semestinya tidak dibebankan kepada narapidana.
Desakan Pembenahan dari KPK
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto sebelumnya mendesak Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) segera berbenah. Ia mengingatkan pentingnya persamaan perlakuan bagi seluruh warga binaan. Setyo menyebut skandal tersebut harus menjadi pemicu perombakan tata kelola penjara di seluruh Indonesia.
Perombakan itu, menurut Setyo, diperlukan agar efek jera hukuman tidak pudar. Ia tidak ingin narapidana korupsi hidup nyaman di balik jeruji berkat fasilitas eksklusif.
"Harapan kami tentunya Menteri Imipas pastinya beserta seluruh dirjen yang bertanggung jawab, termasuk juga Irjennya, melakukan perubahan tata kelola pengelolaan lapas yang lebih baik lagi dari sebelum-sebelumnya," kata Setyo.
Dengan demikian, desakan pemeriksaan berlapis hingga tingkat menteri dan pembenahan tata kelola pemasyarakatan menjadi sorotan utama dalam skandal Lapas Cibinong. Para pakar hukum menekankan transparansi dan kejelasan tanggung jawab, sedangkan pimpinan KPK menekankan persamaan perlakuan.