Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan pada Oktober 2026 bahwa pihaknya terus mencermati laporan dugaan riswah Muktamar NU kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia meminta setiap pelapor menyertakan bukti kuat karena tuduhan yang mengaitkan Muktamar Ke-35 NU dengan uang hasil korupsi membawa konsekuensi hukum.
Laporan tersebut masuk ke KPK dari sejumlah pihak yang mengaku sebagai pengurus cabang Nahdlatul Ulama. Isinya menyangkut dugaan praktik riswah atau suap dalam pelaksanaan Muktamar Ke-35 NU. Gus Ipul menilai isu itu sangat sensitif karena menyebut uang hasil korupsi sebagai sumber dana.
Gus Ipul Cermati Laporan Dugaan Riswah Muktamar NU
Gus Ipul menyatakan PBNU mengikuti setiap perkembangan laporan itu dengan saksama. Ia menilai dugaan riswah yang dikaitkan dengan muktamar menuntut kehati-hatian dari semua pihak. Menurut dia, tuduhan serius semacam itu harus bertumpu pada bukti yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
Dalam pernyataannya, Gus Ipul menjelaskan sikap PBNU terhadap laporan yang mengaitkan muktamar dengan uang hasil korupsi.
"Kami terus mencermati laporan-laporan yang disampaikan sejumlah pihak yang mengaku sebagai pengurus cabang Nahdlatul Ulama kepada KPK. Apalagi laporan tersebut membawa isu yang sangat sensitif, yakni dugaan riswah yang disebut-sebut bersumber dari uang hasil korupsi," ujar Gus Ipul.
Konsekuensi Hukum bagi Pihak Penuduh
Tuduhan yang disampaikan kepada publik maupun aparat penegak hukum, kata Gus Ipul, memiliki akibat hukum. Ia tidak menutup kemungkinan PBNU menempuh jalur hukum apabila laporan itu tidak terbukti.
"Perlu disadari, apa yang dilakukan oleh pihak-pihak tersebut membawa konsekuensi hukum. Jika nanti tuduhan itu tidak disertai bukti yang cukup, pada saatnya kami akan menempuh langkah hukum, termasuk menuntut balik," tegasnya.
Tuduhan yang tidak terbukti, menurut Gus Ipul, berpotensi merusak reputasi sejumlah pihak yang disebut terlibat. Dampaknya juga menjalar ke kehormatan dan nama baik jam'iyah Nahdlatul Ulama.
"Ini bukan semata-mata menyangkut nama baik pribadi-pribadi yang dituduh. Lebih dari itu, menyangkut kehormatan, martabat, dan nama baik jam'iyah Nahdlatul Ulama yang harus kita jaga bersama," katanya.
Latar Belakang Muktamar Ke-35 NU
Muktamar Ke-35 NU berlangsung pada 27–31 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jawa Timur. Gus Ipul bertindak sebagai ketua panitia pelaksana. Setelah muktamar usai, ia menyatakan penyelenggaraan berjalan baik, demokratis, dan terbuka, sebagaimana dilaporkan Metro TV.
Rangkaian Laporan ke KPK dan Langkah Somasi
Pada 7 Oktober 2026, Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat, mendatangi Gedung Merah Putih KPK di Jakarta Selatan. Menurut iNews, mereka melaporkan dugaan politik uang terkait pengondisian dukungan Rais Aam PBNU pada Muktamar Ke-35 NU di Jombang.
Rombongan itu menyerahkan berkas kronologi, bukti tiket penerbangan, dan uang tunai ke bagian Pengaduan Masyarakat KPK. Mereka menyebut uang tersebut diduga bersumber dari tim pemenangan Saifullah Yusuf. Keterangan ini merupakan klaim pelapor dan belum melalui pembuktian hukum.
Sebelumnya, pada 30 September 2026, Gus Ipul melayangkan somasi melalui penasihat hukum kepada tiga orang berinisial L, AS, dan MS. Sindonews melaporkan bahwa ia juga mendatangi Dewan Pers untuk mengadukan satu konten yang menurutnya melanggar kode etik jurnalistik.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan lembaganya tidak dapat mengungkap detail aduan yang masuk. Ia memastikan setiap laporan akan ditelaah, bergantung pada materi laporan dan proses pengumpulan bahan keterangan oleh tim KPK.
Pembuktian Melalui Mekanisme Hukum
Gus Ipul menegaskan bahwa setiap laporan harus diuji melalui mekanisme hukum yang berlaku. Ia meminta semua pihak menghormati proses tersebut. Publik pun, katanya, tidak semestinya menggiring opini seolah-olah tuduhan itu sudah terbukti.
"Karena itu, mari kita sama-sama membuktikan. Silakan buktikan tuduhan yang telah disampaikan. Kami juga siap menghadapi dan membuktikan sesuai dengan fakta yang ada," ujarnya.
Gus Ipul kembali mengingatkan bahwa persoalan yang menyangkut kehormatan organisasi tidak boleh menjadi ajang membangun opini tanpa dasar jelas.
"Jangan sampai hanya membual, membangun opini, tetapi tidak disertai bukti yang cukup. Siapa pun yang menuduh harus siap membuktikan dan mempertanggungjawabkannya," kata Gus Ipul.
Dengan demikian, PBNU memilih jalur pembuktian hukum untuk menyikapi dugaan riswah Muktamar NU. Pelapor telah menyerahkan dokumen dan uang tunai kepada KPK, sedangkan Gus Ipul menyatakan siap membuktikan bantahannya. KPK menyatakan akan menelaah setiap aduan, sehingga kebenaran tuduhan menunggu hasil proses hukum.