Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menilai wajar pernyataan Jokowi soal operasi politik di balik isu ijazah, Selasa (20/10/2026). Ia menyatakan hal itu kepada wartawan sambil menegaskan bahwa publik berhak mengetahui kebenaran persoalan tersebut.
Mardani menyampaikan pandangan itu setelah Jokowi menyinggung dugaan operasi politik dalam polemik ijazah dirinya dan Gibran Rakabuming Raka. Jokowi mengemukakan pernyataan tersebut pada Jumat (16/10/2026), empat hari sebelum tanggapan politikus PKS itu.
Mardani Ali Sera Menilai Pernyataan Jokowi Wajar
Politikus PKS tersebut menjelaskan alasan penilaiannya dalam keterangan kepada wartawan. Ia menyebut isu ijazah bisa merusak target politik yang telah ditetapkan.
"Wajar Pak Jokowi berpendapat demikian. Karena memang isu ini bisa merusak target-target politik yang sudah ditargetkan," kata Mardani kepada wartawan, Selasa (20/10/2026).
Mardani tidak berhenti pada penilaian tersebut. Pihak yang mengangkat isu ijazah, menurut dia, juga berhak menyampaikan pertanyaan dan pandangan. Publik pun berhak mengetahui kebenarannya.
"Tapi mereka yang mengangkat isu ini juga punya hak. Karena kebenaran bab ini juga menjadi hak publik," ujarnya.
Dalam keterangannya, Mardani memosisikan isu ijazah sebagai persoalan yang menyangkut hak informasi masyarakat. Kutipan yang tersedia tidak memuat nama pihak tertentu.
Alasan Isu Ijazah Menjadi Perhatian Publik
Bagi Mardani, isu tersebut menjadi perhatian publik karena Jokowi dan Gibran merupakan tokoh publik. Keduanya saat ini maupun sebelumnya memegang jabatan publik.
"Apalagi Pak Jokowi dan Mas Gibran adalah tokoh publik yang ada di jabatan publik," kata Mardani.
Menurut detikJateng, tanggapan itu merujuk pada pernyataan Jokowi pada Jumat (16/10).
Pernyataan Jokowi tentang Operasi Politik
Jokowi menyampaikan dugaannya di kediamannya di Jalan Kutai Utara Nomor 1, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo. Ia menjawab pertanyaan wartawan tentang dugaan sosok besar di balik tudingan ijazah tersebut.
"Iya kan sudah saya sampaikan sejak awal, ini ada operasi politik, kemudian ada penumpang gelap yang menunggangi lagi. Jadi menjadi ramai," kata Jokowi kepada wartawan.
Okezone mencatat bahwa Jokowi menyebut penumpang gelap itu sebagai pihak yang mencari untung. Operasi politik semacam itu, menurut Jokowi, merupakan hal yang biasa. Ia juga tidak menampik bahwa isu ini membuat persoalan besar lain kurang mendapat perhatian.
Soal sasaran operasi politik itu, Pojoksatu.id mencatat jawaban singkat Jokowi: "Ya dua-duanya bisa." Jokowi menyebut operasi itu bisa saja bertujuan menurunkan reputasi politik seseorang.
Latar Belakang Polemik Ijazah
Polemik ijazah Jokowi bukan hal baru dalam diskursus politik nasional. Dugaan serupa pernah ia lontarkan pada Juli 2025. Saat itu, menurut iNews.id, ia menyebut adanya agenda politik besar di balik isu ijazah palsu dan isu pemakzulan Gibran. Ketika itu pula Jokowi menyatakan laporannya soal tudingan ijazah palsu sudah masuk tahap penyidikan di Polda Metro Jaya. Ia menolak menunjukkan ijazah di luar persidangan dan memilih memperlihatkannya di pengadilan.
Wacana Hak Angket dan Pandangan Lain
Polemik ijazah kembali menghangat seiring munculnya wacana hak angket oleh sejumlah fraksi di DPR, menurut iNews.id. Wacana itu bertujuan menyelidiki pemenuhan persyaratan administratif Gibran saat mendaftar sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024. Sorotan terhadap wacana itu masih berlanjut dalam perkembangan politik nasional.
Jokowi sebelumnya menegaskan bahwa hak angket merupakan hak konstitusional partai politik yang memiliki perwakilan di DPR.
Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti memberikan penilaian berbeda. Ia menilai pernyataan Jokowi menunjukkan kepanikan akibat dorongan hak angket yang kian membesar.
Ray juga menyebut belum ada kejelasan tentang sosok yang Jokowi sebut sebagai penunggang isu tersebut. iNews.id menambahkan bahwa dugaan operasi politik itu masih berupa pandangan Jokowi dan belum terbukti.
Tiga pandangan kini muncul dalam polemik ini. Jokowi menduga adanya operasi politik. Mardani menilai dugaan itu wajar sambil menekankan hak publik. Ray Rangkuti membaca pernyataan itu sebagai tanda kepanikan. Ketiganya merupakan pendapat masing-masing narasumber.
Dengan demikian, tanggapan Mardani Ali Sera menempatkan polemik ijazah pada dua sisi. Pernyataan Jokowi ia nilai wajar, sedangkan hak publik atas kebenaran tetap ia akui. Polemik ini masih bergulir seiring wacana hak angket di DPR.