Putusan MK blokir konten digital mewajibkan pemerintah memberi alasan jelas dan notifikasi tertulis sebelum memutus akses. MK membacakan putusan nomor 311/PUU-XXIV/2026 itu di gedung MK pada Selasa (29/9).
Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materi Pasal 40 ayat (2b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Enam mahasiswa dan satu peneliti mengajukan permohonan tersebut. "Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian," kata Ketua MK Suhartoyo saat membacakan amar putusan.
Putusan MK Blokir Konten Digital: Notifikasi Jadi Wajib
MK menegaskan pemerintah harus memberi pemberitahuan secara digital atau tertulis sebelum memutus akses atau memblokir konten digital. Pemerintah tetap berwenang memutus konten, tetapi wajib menyampaikan notifikasi kepada pemilik konten yang akan terkena pemblokiran.
Pemberitahuan itu harus memuat alasan yang jelas. Hakim Konstitusi Asrul Sani menyebut pemerintah bertanggung jawab penuh dalam memproses pemutusan akses konten internet. Pemerintah menunjukkan tanggung jawab itu lewat notifikasi tertulis beserta alasannya.
Pertimbangan MK: Lindungi Publik dan Hak Pengguna
Dalam pertimbangannya, MK memahami bahwa pembatasan konten yang melanggar hukum memang diperlukan untuk menjaga ruang digital Indonesia. Karena itu, MK menilai peran pemerintah sangat penting untuk mencegah konten yang berdampak buruk bagi publik.
Meski begitu, hak pengguna juga butuh perlindungan. "Oleh karena itu, di satu sisi demi melindungi kepentingan umum untuk tidak selalu mudah terdampak dengan ada konten yang memiliki muatan yang melanggar hukum, dan pada sisi yang lain agar hak konstitusional pengguna ruang digital juga memiliki perlindungan hukum," kata Asrul.
Checks and Balances dan Jalur Upaya Hukum
Asrul menilai kewajiban notifikasi menjadi bagian dari mekanisme checks and balances. "Hal tersebut dapat ditempatkan sebagai bagian bekerjanya mekanisme checks and balances agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan yang sangat mungkin terjadi," ujarnya.
MK juga membuka jalur hukum bagi pihak terdampak. Pemilik konten yang merasa tidak melanggar aturan dapat menempuh upaya hukum, baik terhadap pemutusan akses oleh pemerintah maupun oleh penyelenggara sistem elektronik.
Aturan ini menyeimbangkan dua hak sekaligus. Masyarakat berhak memperoleh informasi yang bebas dari konten ilegal, dan masyarakat juga berhak menyebarkan informasi tanpa dihalangi.
Dengan putusan ini, MK menyatakan Pasal 40 ayat (2b) UU ITE bertentangan dengan konstitusi sepanjang tidak dimaknai bahwa pemerintah memutus akses setelah menerbitkan notifikasi digital atau tertulis beserta alasannya. Putusan tersebut menambah syarat transparansi bagi pemerintah dalam memblokir konten digital.